Peran dan keterlibatan tni dalam penanggulangan terorisme. Pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditetapkan oleh kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perundangundangan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ln no. Tindak pidana terorisme dalam undangundang nomor 15 tahun 2003 a. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga harus memenuhi syarat. Penanganan pelaku tindak pidana terorisme dalam perlindungan. Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di indonesia. Hingga saat ini, tppu masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu kitab undang undang hukum pidana kuhp, akhirnya pemerintah menyusun peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 april 2003 disahkan. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini. Pdf terminologically, the term of terrorism is not found in islamic knowledge treasures.
Terorisme yang terjadi di indonesia akhirakhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Terorisme menurut undang undang nomor 15 tahun 2003. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam beberapa undangundang tentang tindak pidana khusus yang. Perpu no 1 thn 2002 pemberantasan tindak pidana terorisme.
Santoso, 2007 beberapa fakta pendorong kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme berkaitan dengan korban yang sangat serius baik yang berkaitan dengan nyawa. Pasca peledakan gedung world trade center wtc di amerika pada tanggal 11 september 2002, peristiwa terorisme membuka mata dunia. Kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia. Tindak pidana terorisme memang merupakan tindak pidana khusus yang telah memiliki undangundang sendiri yang diatur dalam undangundang no. Penanganan atau perlakuan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun anak dalam jaringan terorisme harus menjadi perhatian serius. Article pdf available september 2017 with 598 reads. Menurut konvensi pbb tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orangorang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu republik indonesia nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi undangundang uu nomor 15 tahun 15 tahun 2003. Jakarta, revisi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akhirnya disahkan menjadi undangundang. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mengenai akibat hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat tindak pidana terorisme, harus dilihat terlebih dahulu tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Tindak pidana pendanaan terorisme dibimbing oleh abdul azis dan amir ilyas penelitian ini bertujuan untuk menganalisissuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode. Dalam undangundang tindak pidana terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.
Politik hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam pembaharuan hukum pidana indonesia. Katalog ini belum memiliki berkas dalam format pdf. Pemerintah menganggap perlu adanya peraturan khusus yang. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitaan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris 3. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan.
Pemberantasan tindak pidana terorisme di indonesia. Tindak pidana terorisme sekarang sudah disahkan menjadi undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan. Beberapa keberhasilan program ditandai adanya kesediaan narapidana terorisme bekerjasama dengan pemerintah untuk memberi informasi jaringan dan kepatuhan terhadap pancasila sebagai dasar negara indonesia. Terkait dengan tindak pidana teorisme tersebut bangsa indonesia telah memiliki undangundang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu undangundang no. Abstrak terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan crime against humanity, kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkembang terus menerus, mengikuti perkembangan dunia kejahatan internasional. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga oleh civil society organization cso yang concern terhadap isu anak dan terorisme. Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme.
Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana analisis terorisme yang dilakukan amrozi cs kaitannya dengan tindak pidana terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke 19 dalam peraturan politik internasional. Pdf politik hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi. Berbagai aksi terorisme di indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan motif dan pelaku bahkan segmentasi sasaran.
Pada dasarnya mengenai pidana bagi anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Demikian pula dalam pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan yang dikoordinasikan secara terpadu oleh suatu lembaga pemerintah nonkementerian dengan melibatkan instansi terkait dan peran serta masyarakat melalui deradikalisasi. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undangundang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 7 tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditandatangani menteri pppa yohana yembise pada tanggal 16 mei 2019. Peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang.
Pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksiaksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syaratsyarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya 2. Serangan teroris 11 september 2001 secara fundamental mengubah. Penelitian ini dilaksanakan di 2 dua tempat yang berbeda yakni pada tanggal 12 april sampai dengan 22 mei 2014 di kantor bkpmd sulawesi selatan dan polda sulawesi selatan denga pendekatan sosioyuridis dan data yang diperlukan dikumpulkan dengan mengumpulkan dokumen resmi pada. Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian bagi istilah hukum, maka bukanlah hal yang. Dalam perkembangannya, ppatk telah memperluas cakupan pihak pelapor sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 1 undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan pasal 2 dan pasal 3 peraturan pemerintah ri nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan. Tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling banyak rp1. Kebijakan hukum pidana penal policy penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Tindak pidana pencuang uang tppu, namun dalam praktik masih terus terjadi dan meningkat, salah satu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan tppu yaitu tindak pidana korupsi. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada dpr sejak februari 2016. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan menyatakan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan local dengan sasaran terpilih dan.
Pdf penerapan politik kriminal dalam penanggulangan. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Menurut undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorime yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan meksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harrta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa. Permenpppa no 7 tahun 2019, pedoman perlindungan anak dari.
Tindak pidana menurut moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu penertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana terorisme sangat erat kaitannya dengan tindak pidana pendanaan terorisme dan terhadap hal ini pemerintah indonesia telah mengkriminalisasikan segala bentuk dukungan dana untuk aksi terorisme ke dalam undangundang uu no. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, senayan, jakarta, jumat 2552018. Tindak pidana terorisme yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan. Namun pada dasasarnya hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana terorisme tetap berdasarkan kitab undangundang.
Berbagai usaha yang dilakukan bahkan setelah terjadi bom bali 1 pemerintahan ri membentuk suatu ketentuan undangundang yang dinamakan undangundang republik indonesia nomor. Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme. Menurut kamus websters new school and office dictionary, terrorism is the use of violence, intimidation, etc to. Proses nra yang mencakup identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko tppu menjadi bagian yang esensial dalam implementasi rezim. Alasan penghapus pidana alasanalasan peniadaan pidana straf uitsluitings gronden adalah alasanalasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumasan tindak pidana. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.
Sistem bekerjanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara umum. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Alasan penghapus pidana alasanalasan peniadaan pidana straf uitsluitings gronden adalah alasanalasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumasan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Ditetapkan 4 april 2003 berlaku 4 april 2003 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk. Bagaimana pidana bagi anak yang terlibat terorisme.
1449 1114 55 264 1373 1449 257 131 467 16 432 1579 365 1613 709 1474 1158 1252 949 648 60 151 664 918 758 1449 105 68 920 187 1496 1355 1220 650 1261 1168